https: img.okezone.com content 2020 12 01 320 2319348 restrukturisasi-jiwasraya-agar-tak-wariskan-kerugian-ke-ifg-6FviVQiqqV.jpg

JAKARTA – Komisi VI DPR mencatat, proses restrukturisasi asuransi Jiwasraya sudah disepakati Panitia Kerja (Panja) DPR. Hal tersebut setelah dilakukan serangkaian proses, baik Komisi VI maupun tim penyusun restrukturisasi Jiwasraya dengan pembentukan Indonesia Financial Group (IFG).

Ketua Jiwasraya Panja Aria Bima mengatakan, pada Agustus 2020 Jiwasraya sudah menyampaikan rencana keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, September lalu, Jiwasraya menggelar rapat terbatas dengan regulator. Sedangkan pada Oktober tahun ini, tim sudah memasuki proses pra-restrukturisasi.

Baca juga: Direktur Pengelolaan Investasi OJK Diperiksa Kejaksaan Agung Terkait Kasus Jiwasraya

Sementara itu, pada November 2020 tim bentukan Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan pembentukan Indonesia Financial Group (IFG) yang diperkirakan mampu menyelamatkan pemegang pilis Perseroan.

Dengan demikian, pada Januari 2021, tim pembentuk IFG serta manajemen perusahaan akan mendapatkan izin usaha, izin produk, dan izin pemindahan portofolio dari Jiwasraya ke IFG life.

Baca juga: IFG & # 39; Savior & # 39; Jiwasraya Jadi Holding BUMN Asuransi, Inilah 4 Fakta

“Komisi VI melalui Panja, Jiwasraya akan melakukan proses restrukturisasi dan penyesuaian nilai. Proses ini dilakukan agar Jiwasraya tidak mewarisi kerugian kepada IFG setelah transfer portfolio, maka PMN diperlukan karena yang kita ambil adalah opsi mengenai bail in karena butuh dana PMN, ”kata Aria. , dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN, dikutip Selasa (12/1/2020).

Untuk informasi lebih lanjut, pada Maret 2021 rencananya BPUI PT Bahana Indonesia Business Development (Persero) atau BPUI akan menerbitkan surat utang yang akan diserap oleh PT Taspen (Persero) dengan nilai maksimal Rp 10 triliun.

Pemerintah juga telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara kepada BPUI tahun anggaran 2021 senilai Rp 20 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. “Diperlukan tanpa divestasi Jiwasraya. Sehingga kebutuhan penyertaan modal negara Rp 20 triliun,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR telah mencermati ketersediaan APBD 2021, dan dari hasil kortas akan diupayakan melalui PMN minimal Rp. 12 triliun untuk diberikan kepada perusahaan dan penerbitan surat utang BPUI maksimal Rp.

“BPUI juga akan menggunakan dividen dari anak perusahaannya untuk 5 tahun ke depan sebagai dana penggalangan dana Rp 4,7 triliun, dengan menggunakan dana PMN, surat utang, dan dana pembiayaan lainnya pada tahun 2021, BPUI akan menyetor ke IFG life sebesar Rp 26,7 triliun. " dia berkata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here