https: img.okezone.com content 2020 08 29 620 2269513 dpr-uu-penyiaran-harus-antisipasi-dampak-perkembangan-konten-tv-streaming-vS51ZYOjGY.jpg

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan regulasi pengaturan televisi berbasis internet mendesak untuk diberlakukan.

RUU Penyiaran (RUU) yang sedang dibahas Pemerintah dan DPR harus memuat aturan main yang jelas dalam mengantisipasi keberadaan media video streaming.

Regulasi baru itu untuk memastikan kesetaraan antara televisi konvensional dan televisi berbasis internet.

"Ini ketidakadilan bagi dunia penyiaran kita," kata Abdul Kharis saat memberikan presentasi di Webinar Dialog Khusus iNews TV bertajuk & # 39; Mempertanyakan Undang-Undang Penyiaran & Penyiaran Berbasis Internet & # 39; di Jakarta baru-baru ini.

Diakui Abdul Kharis, dalam UU Penyiaran saat ini belum ada regulasi terkait platform televisi berbasis internet dan platform over the top (OTT).

Namun, Komisi I berusaha mengantisipasi keluhan sejumlah pihak televisi swasta yang membutuhkan kesetaraan antara televisi konvensional dan televisi berbasis internet.

“UU Penyiaran belum mengantisipasi adanya platform internet terkait OTT yang berkembang tanpa aturan, tanpa sensor. Ini tidak adil dan harus diatasi dengan undang-undang,” ujarnya.

Seperti diketahui, membuat landasan hukum tayangan video berbasis internet, baik lokal maupun mancanegara, menjadi tujuan stasiun televisi RCTI dan iNews mengajukan permohonan judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi.

“Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas konten siaran video berbasis internet dapat terhindar dari pornografi, kekerasan dan kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoax) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat yang sebenarnya. bangsa Indonesia dan bahkan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Ini tidak terkecuali., bagi penyiaran berbasis internet dalam dan luar negeri, ”ujar Christoporus Taufik, Corporate Legal Director MNC Group.

Jika uji materiil dikabulkan, Chris berharap konten tayangan video berbasis internet bisa lebih berkualitas, disaring dari konten kekerasan, pornografi atau rasial, sehingga setiap konten yang disiarkan bisa dipertanggungjawabkan.

Keputusan JR tersebut, lanjutnya, akan turut serta mengembalikan semangat NKRI sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UU No. Pembukaan UUD 1945.

Dari landasan hukum, Chris mengatakan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa Penyiaran adalah kegiatan menyiarkan siaran dengan cara menyiarkan dan / atau menyiarkan di darat, di laut, atau di luar angkasa dengan menggunakan frekuensi radio. spektrum melalui udara, kabel. , dan / atau media lain untuk diterima secara bersamaan dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

“Secara eksplisit disebutkan bahwa penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis internet seperti OTT, media sosial, dan lain-lain juga menggunakan spektrum frekuensi radio,” jelasnya.

Chris menjelaskan, siaran via ponsel juga menggunakan spektrum frekuensi radio, dimana siaran melalui Wi-Fi juga menggunakan spektrum frekuensi radio pada 2.4GHz.

“UU 32/2002 bisa dijadikan dasar pengaturan penayangan video berbasis internet. Tanpa spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis internet tidak bisa ditransmisikan, sehingga tidak bisa ditonton,” ujarnya.

Dalam penjelasan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 maksud dan tujuan antara lain mengatur teknologi digital dan internet sebagaimana secara tegas tertulis pada angka 4, yaitu:

Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk penyiaran khusus lainnya.

Baca juga: YouTubers Harus Bersyukur, KPI: Nasionalis, RCTI & iNews Justru, Tumbuhkan & Lindungi Pelaku Industri Kreatif Nasional

Sebagai informasi, konten siaran yang dilarang adalah:

– Apakah fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau berbohong;

– Menekankan unsur kekerasan, kecabulan, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; atau

– Membedakan suku, agama, ras, dan antar kelompok.

Konten siaran dilarang mengejek, merendahkan, melecehkan dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat kemanusiaan Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Baca juga: Uji Materi Hukum Penyiaran untuk Memberikan Payung Hukum bagi Konten Digital di Negara Berdaulat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here