https: img.okezone.com content 2020 10 12 340 2292574 cegah-demo-rusuh-polda-ntb-imbau-buruh-tak-termakan-hoaks-j3XJGVLe8C.jpg

JAKARTA – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau kepada seluruh elemen ketenagakerjaan, agar tidak mudah termakan informasi yang tidak benar atau hoax terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal menyatakan, polisi tak segan mengusut kasus penyebaran informasi palsu.

“Jangan sampai ada hoax. Ada kabar yang tidak bisa dipercaya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kami berikan pengertian bahwa setiap tindak pidana akan dikenakan penegakan hukum, termasuk hoax. Yang menyebarkan hoax,” kata Iqbal dalam pernyataan tertulisnya kepada Okezone. , Jakarta, Senin (12/10/2020).

Baca juga:

Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Gedung ESDM dalam aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja

SBY: Tidak Alangkah baiknya jika negara kita semakin subur dan difitnah

Hal tersebut disampaikan Iqbal bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan pejabat Forkompimda, saat bertemu dengan pimpinan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB.

Selain sosialisasi kejahatan hoax, Iqbal berharap buruh tidak melakukan demonstrasi yang berujung kerusuhan. Ini karena aspirasi kaum buruh & # 39; kelompok juga telah ditampung.

“Kita ajak sesama pimpinan buruh untuk berdiskusi, ajak sesama buruh untuk menjaga keamanan. Kalau misalnya ada keberatan terkait omnibus law bisa disampaikan dengan cara yang elegan,” kata Iqbal.

Terkait hoaks, Iqbal mengungkapkan, selama ini pihaknya menangkap dua penyebar informasi palsu. Oleh karena itu, Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi boleh dilakukan asalkan tidak anarkis.

“Sudah ada dua (orang) yang sudah kita amankan (terkait hoax), tapi mereka bukan pekerja. Kalau ada perselisihan disampaikan dengan rapi, tanpa harus menjadi korban perusakan. Demo diperbolehkan Tapi yang dilarang kalau anarkis, ”kata Iqbal.

Sementara itu, Ketua KSPN NTB (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional) DPW, Lalu Iswan Mulyadi mengatakan, ke depan para pekerja dan Polda NTB serta Pemprov NTB akan bertemu sebulan sekali untuk membahas permasalahan terkait ketenagakerjaan.

Kemudian mengatakan akan melihat tindak lanjut dari pertemuan ini untuk memutuskan apakah akan kembali ke demonstrasi atau tidak.

“Saya mengapresiasi langkah Kapolda NTB saat rapat. Menjadwalkan rapat sebulan sekali merupakan apresiasi dan kami sangat mengapresiasi. Kalau dalam Polda tidak mencantumkan substansi omnibus law law itu sendiri. Yang menjelaskan sebelumnya adalah Gubernur dan Kepala Dinas NTB Naker, ”ujarnya.

“Gubernur juga akan meminta masukan dari kami, jika ada omnibus law law yang kami anggap baik. Nanti akan dialamatkan ke Presiden atau Menteri agar pasal yang kami anggap kurang baik, mungkin bisa diperbaiki. . Setidaknya ada aturan turunan untuk memperjelasnya. Kadisnaker juga mengatakan undang-undang ini belum final. Kita lihat dulu hasil rapat kita hari ini (untuk menentukan apakah unjuk rasa kembali atau tidak), "tambah Lalu mengakhiri. .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here